Perundingan Linggarjati merupakan salah satu perjanjian yang sangat bersejarah antara Republik Indonesia dan Belanda yang berlangsung di Jawa Barat, tepatnya berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cillimus, Kabupaten Kuningan.

Daerahnya di dekat dengan Gunung Ceremai, dimana kesepakatan perjanjian linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 di Jakarta dan selanjutnya secara resmi disahkan oleh kedua pihak pada 25 Maret 1947.

Selain Perjanjian Linggarjati, ada beberapa perundingan diplomasi secara resmi yang dilakukan oleh kedua pihak.

Perjanjian yang dimaksud ini dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan, atau setelah Republik Indonesia merdeka, contohnya seperti adanya Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, Perjanjian KMB (konferensi meja bundar) dan Perjanjian Roem Royen.

Kali ini akan dibahas secara lengkap mengenai perjanjian linggarjati: latar belakang, isi perjanjian, tokoh, dampak dan hasil perundingan yang patut kamu ketahui.

Perjanjian Linggarjati

Perjanjian Linggarjati merupakan sebuah perjanjian atau perundingan yang dilakukan antar negara, yang mempunyai latar belakang atau sebab akar permasalahan yang muncul.

Antara Indonesia dengan pihak Belanda, kedua negara ini memiliki hubungan sejarah panjang di masa lalu, dimana Indonesia sebagai bangsa yang dijajah, sementara pemerintah Belanda adalah negara penjajah.

Perjanjian Linggarjati harus dilakukan oleh pihak Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul akibat kedatangan pasukan AFNEI (Allign Forces Nederlands East Indies) di Indonesia melalui NICA (Nederland Indie Civil Administratie).

Selain itu, dengan adanya perjanjian linggarjati bertujuan agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 secara sah.

Baca Juga: Negara Maju dan Berkembang: Pengertian, Ciri & Contoh (2022)

Latar Belakang Perjanjian Linggarjati

NICA yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda, dengan kedatangan pasukan Belanda menimbulkan ketegangan antara Belanda dan Republik Indonesia, salah satu contoh peristiwa besar yang terjadi yaitu Pertempuran 10 November di Surabaya.

PERJANJIAN LINGGARJATI: Latar Belakang, Isi Perjanjian, Tokoh, Dampak dan Hasil Perundingan

Bermula, baik pihak RI dan Belanda tidak sungkan untuk mengadakan perundingan, tetapi setelah adanya mediasi dari pemerintah Inggris (Britania Raya) yang saat itu sebagai penanggung jawab atas konflik di wilayah Asia, akhirnya dua negara bersedia duduk bersama dalam meja perundingan.

Sebelum terjadinya Perjanjian Linggarjati, pernah dilakukan pertemuan antara kedua negara dalam usaha penyelesaian masalah atas usulan dari Sir A.C. Kerr (utusan Inggris).

Dalam kesempatan tersebut Indonesia mengusulkan wilayah yang harus diakui Belanda, yaitu meliputi Madura, Sumatera dan Jawa, hanya saja Belanda cuma bersedia mengakui Pulau Jawa dan Madura saja dan akhirnya perundingan gagal.

Tidak menyerah begitu saja, pihak Inggris mengirim utusan lain bernama Lord Killern di akhir bulan Agustus 1946.

Yang kemudian berhasil membujuk kedua negara untuk melakukan perundingan kembali, dan perundingan dilakukan di Konsulat Jendral Inggris, Jakarta.

Dengan hasil, kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946.

Perjanjian dilanjutkan kembali pada tanggal 11 November 1946 di Linggarjati, dimana perundingan kesepakatan inilah yang sekarang dikenal dengan nama Perjanjian Linggarjati.

Isi Perjanjian Linggarjati

Untuk hasil perundingan linggarjati berisi 17 pasal ketentuan yang sudah disepakati bersama.

Berikut ini 6 poin penting dari pokok-pokok isi perjanjian linggarjati, adapun 6 poin penting sisi perjanjian linggarjati adalah sebagai berikut.

Belanda mengakui Republik Indonesia secara nyata (de facto) atas Sumatera, Jawa dan Madura.
Dibentuk Uni dari kedua negara, dipimpin atau diketuai Ratu Belanda.
Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia sepakat mengurangi jumlah pasukan tentara.
Pembentukan negara federal yakni bernama RIS atau Republik Indonesia Serikat.
Sebelum tanggal 1 Januari 1949 sudah harus dibentuk RIS dan juga Uni Indonesia Belanda.
Pemerintah Republik Indonesia akan mengakui dan memulihkan dan melindungi hak asing.

Analisis Isi Perjanjian Linggarjati

Dari 6 poin penting diatas, maka dapat menganalisis jika Isi Perjanjian Linggarjati sangat merugikan pemerintah Indonesia.

Pertama, hanya sebagian pulau saja wilayah RI yang diakui oleh Belanda, seperti Sumatera, Jawa dan Madura, padahal luas wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke.

Kerugian kedua yaitu masih terjadinya pertempuran di beberapa daerah, padahal sudah ada kesepakatan gencatan senjata.

Akibatnya banyak korban berjatuhan karena permasalahan ini, terutama dari militer dan juga penduduk sipil.

Namun ada nilai positifnya, yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia secara De Facto.

Ditandatangani pada 25 Maret 1947, Perjanjian Linggarjati menghasilkan beberapa poin yang menjadi hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Yaitu:

Secara de facto, Belanda mengakui wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera.
Belanda mesti meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949.
Pihak Belanda dan Indonesia menyepakati terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat dengan wilayah Kalimantan dan Timur Besar sebelum 1 Januari 1949.
Dengan bentuk Republik Indonesia Serikat, pemerintah Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia-Belanda atau Commonwealth dengan mengakui Ratu Belanda sebagai kepalanya.

Tokoh Delegasi Perjanjian Linggarjati

Selain melibatkan kedua pihak yang berunding yaitu Belanda dan Indonesia, perjanjian yang dilaksanakan di Cirebon ini juga ditengahi oleh pihak Inggris.

Yang mewakili masing-masing pihak, berikut ini adalah nama-nama tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Linggarjati:

1. Pihak Indonesia terdiri;

Sutan Syahrir (ketua)
A.K Gani
Susanto
Tirtoprojo
Muhammad Roem

2. Pihak Belanda terdiri:

Wim Schermerhorn (ketua)
H.J van Mook
Max van Pool
De Boer

3. Pihak Inggris (Mediator)

Lord Killearn

Baca Juga: Daftar 4 Negara-Negara di Benua Asia Beserta Ibukotanya Baru

Dampak Perjanjian Linggarjati

Setelah mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, ternyata perjanjian tersebut tidak serta merta langsung berdampak baik secara menyeluruh bagi Indonesia.

Ada beberapa efek baik positif dan negatif yang diterima Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati. Yaitu:

1. Dampak Positif

Indonesia mendapatkan citra yang kian kuat di mata dunia internasional, Hhl ini disebabkan Belanda memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia.

Hal ini yang mendorong negara lainnya untuk turut mengakui kemerdekaan Indonesia secara sah.

Indonesia diakui Belanda memiliki kuasa atas Madura, Jawa dan Sumatera, dan secara de facto, Ibu Pertiwi berkuasa atas wilayah-wilayah tersebut.

Konflik Belanda dan Indonesia sudah selesai, meskipun pada akhirnya pihak Belanda melanggar perjanjian tersebut.

Namun pada saat itu, perjanjian ini menjadi sebagai upaya terakhir, karena jika konfrontasi terus berlanjut, ditakutkan akan muncul korban jiwa dari kalangan rakyat yang secara masif.

2. Dampak Negatif Perjanjian Linggarjati

Meskipun secara de facto kemerdekaan Indonesia sudah diakui Belanda, namun wilayah kekuasaan Indonesia menjadi sangat kecil, meliputi yaitu hanya Jawa, Madura, dan Sumatera saja.

Indonesia sebenarnya tidak merdeka seutuhnya, karena secara pemerintahan masih mengikuti Ratu Belanda karena tergabung dalam persemakmuran Belanda.

Perjanjian tersebut juga memberikan Belanda membangun kekuatan kembali untuk melakukan agreasi militer kembali.

Pertentangan banyak terjadi dari dalam Indonesia, terutama dari Partai Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Jelata, hingga PNI.

Sutan Syahrir yang ditunjuk sebagai pemimpin, dianggap sudah memberikan dukungan pada pihak Belanda.

Hal ini membuat anggota Partai Sosialis yang berada dalam KNIP menarik dukungan kepada Sutan Syahrir, dimana penarikan dukungan tersebut terjadi pada 26 Juni 1947.

Pro dan Kontra Perjanjian Linggarjati

Pro dan kontra muncul di kalangan masyarakat, sebagai contoh beberapa organisasi partai di Indonesia seperti Partai Nasional Indonesia, Masyumi, PRI dan PRJ (partai rakyat jelata) menilai jika perjanjian linggarjati menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia begitu lemah dalam mempertahankan kemerdekaan.

Bahkan terjadi perlawanan yang kemudian dikenal dengan DI/TII.

Pemberontakan DI/TII Jawa Barat

Mengatasi isu-isu yang muncul, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 6 tahun 1946.

Peraturan presiden ini dibuat untuk mendukung berlangsungnya perjanjian linggarjati, dan kemudian pada tanggal 25 Februari 1947, pihak KNIP secara resmi mengesahkan dan menandatangani hasil perjanjian yang dilangsungkan.

Pelanggaran dan Penyelewengan Perjanjian Linggarjati

Pelaksanaan Perjanjian Linggarjati tidak berjalan lancar, karena setelah beberapa bulan Belanda mengingkari janjinya.

Pemerintah Belanda dengan Gubernur Jenderal Van Mook pada tanggal 20 Juli 1947 menyatakan tidak terkait lagi dengan hasil perjanjian.

Hal ini terbukti dengan serangan terhadap Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947, dan serangan tersebut terkenal dengan nama Agresi Militer Belanda 1.

Serangan terjadi akibat adanya perbedaan penafsiran dari pihak Belanda dan Republik Indonesia.

Dampak Perjanjian Linggarjati

Dari isi kesepakatan persetujuan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat menganalisis jika hasilnya sangat merugikan bagi Indonesia.

Ada juga sisi positif lain dari perjanjian linggarjati, namun sedikit, dan dampak negatifnya “luas wilayah Indonesia yang diakui dalam kesepakatan tiga pulau antara lain Jawa, Sumatera dan Madura.

Adapun dampak perjanjian linggarjati yaitu sebagai berikut.

1. Dampak Negatif Perjanjian Linggarjati

Masih terjadi pertempuran di berbagai daerah, padahal sudah ada kesepakatan gencatan senjata.

Pertempuran yang sangat merugikan militer Indonesia karena dalam keadaan belum siap.

Sementara itu, kerugian korban dalam perang baik militer dan orang-orang sipil masyarakat yang berjatuhan sudah sangat banyak.

2. Dampak Positif Perjanjian Linggarjati

Diakuinya Republik Indonesia secara De Facto oleh pemerintah Belanda yang adalah negara penjajah Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, meski yang diakui hanya sebatas pulau-pulau.

Pelanggaran Perjanjian Linggarjati

Selain mendapat banyak penolakan dari dalam negeri tapi pada akhirnya perjanjian mendapat kesepakatan, namun pihak Belanda sebenarnya masih ingin menguasai Indonesia secara utuh melanggar perjanjian tersebut.

Banyak pelanggaran yang dilakukan pihak Belanda. Diantaranya yaitu:

Belanda menerobos garis demarkasi dan menangkapi para pemuda, selain itu, rumah-rumah rakyat sipil ikut ditembaki.
Aksi militer Belanda dilakukan secara sepihak tanpa mengumumkan perang kepada Indonesia.
Pemuda yang ditangkapi menjadi tahanan Belanda dan di masukkan ke penjara Mlaten, kemudian dipindahkan ke Pekalongan, dan pada akhirnya dimasukkan ke Nusakambangan Cilacap.
Selain itu, ada banyak pelanggaran yang dilakukan Belanda. Pihak Belanda berdalih menafsirkan poin-poin perjanjian secara berbeda dan kemudian suasana kian semakin memanas.
Tentara Nasional Indonesia dengan komando Jenderal Soedirman siap mengangkat senjata. Namun pada akhirnya pemerintah Indonesia masih menempuh jalur negosiasi.
Kemudian Perdana Menteri AK Gani menemui Schermerhorn pada 20 Juli 1947 dengan usulan perundingan sekali lagi. Jika perundingan gagal, maka akan ditunjuk pihak ketiga sebagai penengah.
Namun saat berada di tengah perundingan, Perdana Menteri Belanda, Louis Beel memberi pidato yang isinya menyerahkan kekuasaan kepada van Mook untuk melakukan agresi militer. Belanda berdalih jika RI tidak mematuhi Perjanjian Linggarjati.
Setelah pidato pemberian kekuasaan, sambungan telepon Jakarta dan Yogyakarta akhirnya diblokir pada 20 Juli 1947. Sejumlah tokoh seperti Walikota Soewiryo dan AK Gani juga ditahan di Jalan pegangsaan Timur Nomor 56.
Mendengar hal tersebut, Jenderal Soedirman akhirnya memberikan amanat kepada semua pejuang untuk membalas tindakan Belanda. Mendengar perintah tersebut, semua prajurit dan rakyat ikut bertempur untuk menumpas pasukan Belanda.
Serbuan Belanda yang mendadak membuat pasukan Indonesia akhirnya bersembunyi di pedalaman untuk membuat basis pertahanan yang baru. Pertempuran akhirnya pecah kembali di sejumlah titik, seperti di Salatiga, Ambarawa, dan Semarang.
Munculnya aksi militer yang dilakukan Belanda kemudian dibahas pada sidang PBB. Pada sidang yang dilakukan tanggal 1-2 Agustus 1947, pihak Belanda dan Indonesia diputuskan untuk menghentikan genjatan tembak-menembak dan melakukan perundingan kembali.

Gedung Perjanjian Linggarjati

Sebelum beralih fungsi menjadi museum, dahulu pada saat masa penjajahan Belanda tepatnya di tahun 1918 merupakan sebuah rumah tua (seperti gubuk) kediaman ibu Jasitem yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya perjanjian Linggarjati (saksi bisu).

Dimana lokasinya berada di sebelah timur Kota Kuningan, pernah juga menjadi markas tentara, hotel dan sekolah dasar.

Banyak yang saat ini pengunjung datang untuk melihat koleksi-koleksi seperti diorama, meja perundingan, foto dokumentasi asli, benda peninggalan lain dan naskah Perjanjian Linggarjati yang ada di sana.

Selain itu, terdapat sebuah monumen dan halaman luas di belakang bangunan dengan pohon-pohon besar dan rindang sebagai peninggalan bukti sejarah.

Kesimpulan

Merupakan sebuah perjanjian atau perundingan yang dilakukan antar negara, yang mempunyai latar belakang atau sebab akar permasalahan yang muncul.

Untuk itu cukup menjadi pengetahuan sejarah dalam mengetahui PERJANJIAN LINGGARJATI: Latar Belakang, Isi Perjanjian, Tokoh, Dampak dan Hasil Perundingan seperti penjelasan di atas.