BPUPKI atau badan penyelidik yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, memiliki peran yang sangat penting.

Tanpa BPUPKI, panitia sembilan, piagam Jakarta, dan PPKI, mungkin tidak akan pernah terbentuk dan berjalan.

Penjajahan dari beberapa negara yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang sangat buruk terhadap kondisi bangsa, sehingga tiap daerah melakukan perlawanan.

Contohnya, Pattimura yang memperjuangkan kawasan Maluku pada tahun 1817, Perang Padri yang dilakukan oleh kawasan Sumatra Barat yang digerakkan pahlawan Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah pada tahun 1825-1830.

Masih banyak perlawanan lain yang dilakukan, hanya saja sebagian besar tidak membuahkan hasil yang baik.

Nah, kali ini akan di bahas mengenai BPUPKI: Sejarah, Tugas, Tujuan, Sidang & 69 Anggotanya yang bisa kamu ketahui.

Sejarah Mula BPUPKI

Banyak yang menderita, ditangkap, diasingkan, dihukum, bahkan gugur, hal itu yang menyebabkan di awal abad ke-20, perlawanan sudah berupa organisatoris-nasional, bukan lagi kedaerahan.

Rakyat mulai memiliki kesadaran nasional, contohnya Budi Utomo yang memimpin pada tahun 20 Mei 1908.

Tekad dan semangatnya didorong oleh dokter senior, yaitu Dokter Wahidin Sudirohusodo.

Usaha yang dilakukan Budi Utomo adalah memajukan berbagai bidang maupun sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi lainnya ikut mendukung dan memberikan pencerahan, seperti Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Perhimpunan Indonesia (1908), Partai Nasional Indonesia (1927), dan Gerindo (1937).

Ada juga organisasi non-politik yang ikut berdiri, seperti Muhammadiyah, NU, dan Taman Siswa.

Organisasi tersebut bertujuan sama dan memberikan pendidikan untuk para murid-muridnya.

Sejarah yang telah berlalu panjang dan butuh banyak pengorbanan menggerakkan Indonesia untuk membebaskan diri dari kolonial.

Pada tahun 1928, pemuda mulai bersama-sama bersatu dan memiliki ikrar, namun, tentara Jepang datang setelah penjajahan selama 3,5 abad yang dilalui Indonesia sudah menyiksa.

Negeri merah-putih tidak diam saja dan mulai bekerja sama dalam kedua sidang, yaitu BPUPKI dan PPKI.

Sejarah Latar Belakang Terbentuknya BPUPKI

Jepang memiliki tujuan untuk membangun sebuah kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya.

Ketika dicetuskan, perang justru direalisasikan, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour ternyata melakukan serangan mendadak pada tahun 7 Desember 1941.

Jepang dengan langsung merambah kawasan Asia Tenggara, dimulai dari Philipina ( Januari 1942), Singapura (Februari 1942), semuanya dikuasai sampai waktunya Indonesia pada tahun 1942.

Kedatangan Jepang sempat disambut dengan rasa baik, tetapi harapan yang ada langsung sirna ketika melihat mereka yang bertindak kejam.

Rakyat mulai berserikat dan berkumpul untuk membicarakan kemerdekaan yang sebenarnya dilarang waktu itu.

Mereka mengumpulkan suara, pendapat, dan tentunya berjuang, walau penderitaan selama tiga tahun (1942-1945) sangat pedih namun semangat bangsa tetap tidak padam.

Jepang tidak mengira jika Amerika dan penyerangan di Harbour waktu itu ternyata bangkit.

Berniat untuk menguasai wilayah Australia, kalah karena penyerangan laut karang pada tahun 1942.

Pertempuran menjadi sebuah panah yang berhasil menyerang balik Jepang.

Kekuasaan angkatan laut Jepang sebagian besar berada pada Pulau Truk di Kepulauan Carolina.

Meski angkatan laut Amerika berhasil menaklukan beberapa wilayah, seperti Tarawa, Pulau Truk tetap dibiarkan.

Serangan pengeboman dimulai pada tahun 1944 di bulan Juni, pada bulan Julinya, pihak Jepang mulai kehilangan pangkalan laut yang berada di Kepulauan Mariana disebabkan krisis kabinet.

Pada bulan September, Amerika mulai berhasil menguasai negara, dari Filipina, sehingga hubungan pangkalan laut Pulau Truk dengan negara tersebut akhirnya putus.

Kekalahan yang terus terjadi membuat kedudukan Jepang di kawasan Pasifik, termasuk Indonesia mulai melemah.

Jepang mengambil kebijakan dalam memasukkan kekuatan pribumi, dengan begitu, mereka harus memikat hati rakyat Indonesia untuk mendapatkan bala bantuan.

Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyak orang yang terlibat dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan, dan salah satu contohnya yaitu para anggota BPUPKI.

Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Menghadapi situasi yang gawat maka pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia mengenai janji kemerdekaan.

Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan membuka pidato pada tanggal 7 September di depan parlemen Jepang.

Mereka berjanji memberikan kemerdekaan pada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Dan pidato tersebut dikenal sebagai ‘Koiso Declaration’.

Tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia dinyanyikan kembali, bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang.

Justru sejak tanggal 20 Maret 1944, undang-undang nomor 4 sudah melarangnya.

Penegasan janji dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam merealisasikan perjanjiannya terhadap kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Janji tersebut diumumkan oleh pemimpin Jepang yang bernama Syikikan Kumakici Harada.

Baca Juga: Daftar 4 Negara-Negara di Benua Asia Beserta Ibukotanya Baru

Tujuan Dibentuknya BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.

Untuk Jepang, BPUPKI dibentuk supaya Jepang dapat lebih mengontrol pergerakan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan pada Rakyat bahwa janji Jepang adalah benar.

Tujuan BPUPKI dibentuk untuk mendalami, mengkaji, dan menyelidiki bentuk-bentuk dasar yang sesuai untuk kepentingan pemerintahan Indonesia dari pasca kemerdekaan.

Jelasnya tujuan dari BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Walaupun BPUPKI sebenarnya hanya sebagai janji manis dari Jepang atas kemerdekaan Indonesia untuk memikat hati rakyat Indonesia.

Tapi janji manis tersebut digunakan agar Indonesia untuk mau membantu Jepang melawan Sekutu.

Dalam menjaga nilai pancasila , banyak sosok yang telah berjuang dan berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa.

Anggota BPUPKI

Pengurus dan anggota waktu diangkat dan pengumumannya jatuh pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Tenno Heika.

Telah diputuskan ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat yang dibantu oleh 2 orang Ketua muda bernama Icibangase Yosio dan RP. Soeroso Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.

Anggota BPUPKI terdiri dari 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia.

Sisanya adalah anggota istimewa (7 orang) yang berasal dari pemerintah militer jepang di Indonesia.

Sidang-sidang BPUPKI

Dengan adanya BPUPKI, semua keputusan akan persiapan-persiapan yang berhubungan kemerdekaan Indonesia sudah terorganisir, mulai dari segi politik, pemerintahan, ekonomi menuju Indonesia merdeka.

Secara jelas, tugas-tugas BPUPKI yang paling penting yaitu untuk membentuk dan menyusun dasar-dasar Indonesia merdeka (1), membuat peraturan berupa undang-undang (2) dengan membuat reses selama sebulan (3), dan membentuk panitia kecil untuk menerima saran atau konsepsi dasar (4).

Untuk manfaatnya , BPUPKI diharapkan bisa memerdekakan Indonesia secara resmi (1), menjalin kerja sama baik dengan pemerintah Jepang (2), menemukan tokoh politik yang bisa diandalkan (3), mempertemukan tokoh-tokoh daerah dari Sabang sampai Merauke (4).

1. Sidang Pertama BPUPKI

Sidang dibagi menjadi dua bagian yang dilakukan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan tanggal 10-16 Juli 1945.

Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia merdeka segera dipidatokan.

Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yaitu sebagai berikut.

Peri kebangsaan
Peri kemanusiaan
Peri ketuhanan
Peri kerakyatan
Kesejahteraan rakyat

Usulan secara lisan Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan usulannya secara tertulis yaitu :

Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kebangsaan persatuan Indonesia.
Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya yaitu Soepomo.

Soepomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945, dan Ia mengatakan, negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan pada hal-hal berikut:

Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir dan batin
Musyawarah
Keadilan rakyat

Usulan dari Prof. Dr. Soepomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945, dan beliau ternyata memiliki pendapat sendiri, berdasarkan tiga teori berikut.

Sebagaimana yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, John Locke dan H. J. Laski, ada usulan untuk golongan individualistik yang disusun atas dasar kontak sosial yang warganya mengedepankan kepentingan individu.
Class theory atau negara golongan yang pernah dipaparkan oleh Marx, Engels, dan Lenin.
Negara tidak boleh berdiri hanya karena satu golongan, tapi tetap bertahan untuk kepentingan semua anggotanya. Teori yang didasari oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel ini disebut sebagai negara integralistik.

Menurut Soepomo, usulan yang lebih baik digunakan adalah poin ketiga, yaitu negara integralistik atau negara persatuan, wilayah yang satu untuk semua orang.

Usulan dari Ir. Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso, M. Soetardjo K, Ki Bagus Hadikusumo, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Liem Koen Hian disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945.

Soekarno berpendapat jika dasar Indonesia yang dimaksud yaitu philosophise grondslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran untuk didirikannya gedung Indonesia merdeka.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ir Soekarno mengusulkan 5 asas sebagai berikut.

Nasionalisme atau kebangsaan
Internasionalisme yang didasari kemanusiaan
Musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan
Kesejahteraan nasional
Ketuhanan melalui kebudayaan

Tugas BPUPKI

BPUPKI sebagai badan penyelidik memiliki tugas utama dalam mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan politik, tata pemerintahan, ekonomi, dan lainnya yang dibutuhkan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia.

Secara lengkap berdasarkan sidang, BPUPKI ditugaskan untuk:

Bertugas untuk membahas tentang dasar negara.
Bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar.
Setelah selesai sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan.
Bertugas untuk membentuk Panitia Kecil atau Panitia Delapan untuk menampung saran-saran dari para anggota.
Bertugas membantu Panitia Sembilan bersama Panitia Kecil.

Baca Juga: Pengertian Sumpah Pemuda: Sejarah & Isi Teks Terbaru 2024

Kesimpulan

BPUPKI atau badan penyelidik yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, memiliki peran yang sangat penting.

Tujuan BPUPKI dibentuk untuk mendalami, mengkaji, dan menyelidiki bentuk-bentuk dasar yang sesuai untuk kepentingan pemerintahan Indonesia dari pasca kemerdekaan.

Sehingga terciptanya kelangsungan kemerdekaan RI yang berdaulat sampai saat ini seluruh masyarakat menikmatinya.

Itulah mengapa pentingnya mempelajari sejarah terutama tentang BPUPKI: Sejarah, Tugas, Tujuan, Sidang & 69 Anggotanya seperti bahasan di atas.